Salah satu layanan penukaran mata uang digital (cryptocurrency) asal Cina, yaitu BTCC, telah menghentikan layanan mereka di negara tirai bambu tersebut pada minggu lalu. Hal ini mereka lakukan karena pemerintah Cina kini tengah bersikap tegas dalam melarang bisnis tersebut.
Para pemain di bisnis tersebut kini lebih memilih untuk bertransaksi di Jepang, yang justru mengizinkan keberadaan bisnis tersebut. Apa sebenarnya alasan pemerintah Jepang mengizinkan beroperasinya layanan cryptocurrency? Dan bagaimana sikap pemerintah negara lain seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat?
Jepang menjadi pasar Bitcoin terbesar
Kerasnya penentangan pemerintah Cina terhadap cryptocurrency ditunjukkan oleh pernyataan mereka di Xinhua News Agency, sebuah media milik pemerintah. Mereka mengatakan bahwa bisnis penukaran cryptocurrency diyakini menggunakan skema piramida dan hal-hal ilegal lainnya. Menurut mereka, cryptocurrency merupakan aktivitas kriminal yang disamarkan sebagai inovasi teknologi.
Meski begitu, pemerintah Cina tetap akan mengeluarkan sebuah aturan yang membahas tentang cryptocurrency secara lengkap, mulai dari menetapkan batas maksimal uang yang bisa diperjualbelikan, penggunaan verifikasi identitas, serta penerapan aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML).
Oleh karena itu, Cina mungkin akan mengizinkan layanan cryptocurrency untuk kembali beroperasi, meski tidak dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Jepang justru mengambil inisiatif untuk mengizinkan cryptocurrency, sembari menjaga keamanan para investor di dalamnya.
Jepang sendiri sebenarnya telah mengalami beberapa kasus penipuan dan kegagalan sistem mata uang digital. Kasus yang paling terkenal adalah Mt Gox yang mengalami peretasan. Namun pengawas lembaga keuangan di Jepang kini telah memberikan lampu hijau pada lebih dari sepuluh perusahaan, dengan catatan bahwa mereka beroperasi dengan memperhatikan aturan yang ada.
Hal ini pun membuat Jepang langsung menjadi pemimpin pasar di dunia Bitcoin. Enam puluh persen transaksi Bitcoin saat ini berasal dari Yen Jepang.
Bagaimana sikap Amerika Serikat dan Korea Selatan?
Amerika Serikat kemungkinan besar akan mengikuti jejak Jepang. Pada sebuah helatan Federal Reserve Bank of Philadelphia, pengelola mata uang Keith Noreika menyatakan bahwa ia terbuka akan ide tentang Bitcoin. Ia pun mengaku akan membuka kesempatan bagi para perusahaan cryptocurrency yang ingin mengajukan lisensi spesial.
Di sisi lain, Korea Selatan justru bersikap serupa dengan pemerintah Cina. Beberapa minggu lalu pemerintah Korea Selatan telah menyatakan larangan untuk transaksi penjualan token dan Initial Coin Offering (ICO). Mereka pun menyatakan bahwa perusahaan yang tetap menjalankan aktivitas tersebut akan dikenakan tuduhan penipuan finansial.
Bisakah pemerintah melarang cryptocurrency?
Melihat beberapa kasus di atas, pemerintah negara-negara di dunia seperti berada pada dua pilihan. Mereka bisa membangun infrastruktur dan aturan untuk cryptocurrency, atau melarangnya secara keseluruhan.
Namun beberapa pihak menganggap bahwa masa depan cryptocurrency dan blockchain tidak berada di tangan pemerintah. Masyarakat tetap akan bisa melakukan transaksi meski dilarang oleh pemerintah.
Sebagai contoh, bagaimana Cina melarang masyarakatnya yang menunjuk perusahaan asing untuk berpartisipasi pada ICO di negara lain atas nama mereka? Bisakah pemerintah menghentikan investor yang membeli token lewat transaksi antar individu (peer to peer)?
Beberapa perusahaan blockchain seperti Waves, OmiseGo, dan Kyber Network saat ini tengah membangun sistem transaksi peer to peer seperti itu. Hal ini membuat pemerintah tidak bisa melakukan sensor atau melarang sebuah platform tertentu.
Teknologi blockchain yang ada di dalam cryptocurrency bisa saja berakhir dengan manfaat yang besar bagi ratusan juta orang di negara berkembang. Namun teknologi ini juga bisa berakhir dengan banyak penipuan dan menjadi bubble finansial terbesar sepanjang sejarah. Mungkin pemerintah hanya perlu mendorong teknologi ini agar menghasilkan skenario pertama, dan menghindari skenario kedua.
Berita penting lainnya
- Founder AngelList, Naval Ravikant, berinvestasi pada perusahaan cryptocurrency yang didirikan mantan karyawan Facebook dan Google. (CoinDesk)
- Goldman Sachs tengah mempertimbangkan untuk membuat layanan penjualan cryptocurrency. (The Wall Street Journal)
- Meski telah melarang ICO, Korea Selatan bisa saja menjadi hub besar untuk Ethereum. (Coin Telegraph)
- Wakil Perdana Menteri Singapura menyatakan bahwa bank sentral mereka tengah mengamati perkembangan di dunia blockchain. (Cryptocoin News)
- Sebuah lembaga pemerintah Singapura dan beberapa bank besar di sana telah selesai membuat prototipe platform KYC untuk teknologi blockchain. (Coin Telegraph)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar